Oleh : Adi Suparto
Lini Indonesia, Surabaya - Literasi hukum bukan bertujuan memberitahu masyarakat apa yang harus dipikirkan, melainkan membantu masyarakat memahami bagaimana cara berpikir ketika berhadapan dengan persoalan hukum.
"Pendahuluan".
Selama ini, pemahaman masyarakat mengenai keadilan kerap disamakan semata‑mata dengan pemberian hukuman. Padahal makna keadilan jauh lebih luas dari itu. Dalam upaya melengkapi dan memperbarui cara menangani perkara pidana, lahirlah Gagasan Keadilan Restoratif.
Tulisan ini disusun bukan untuk menggantikan ketentuan hukum yang berlaku, melainkan sebagai sarana latihan berpikir hukum : mengenali akar masalah, memahami landasan aturan, mengetahui batasan yang berlaku, serta memahami hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat.
1. Latar Belakang Lahirnya Gagasan.
Sistem penegakan hukum yang berparadigma pembalasan memiliki kelemahan mendasar. Fokus utamanya hanya pada pelanggaran terhadap Undang‑undang, sementara dampak nyata berupa penderitaan korban maupun kerusakan hubungan sosial sering kali terabaikan.
Akibatnya, timbul tumpukan perkara di pengadilan, kepadatan berlebih di lembaga pemasyarakatan, serta angka kejahatan berulang yang belum menurun secara berarti.
Di sisi lain, bangsa Indonesia memiliki nilai‑nilai dasar yang selaras dengan semangat pemulihan : tradisi musyawarah dan mufakat, upaya mengembalikan keharmonisan seperti yang tercermin dalam hukum adat, serta jiwa Pancasila. Pemikiran ini juga diperkuat oleh tuntutan pembaruan hukum dan standar perlakuan manusiawi yang diakui secara luas.
2. Konsep dan Cara Berpikir Baru.
Keadilan restoratif mengubah sudut pandang dasar dalam memandang kejahatan: kejahatan bukan sekadar perbuatan melanggar undang‑undang, melainkan tindakan yang melukai manusia dan merusak hubungan antarsesama.
Perbedaan cara pandang itu tampak jelas dalam perbandingan berikut :
- Keadilan konvensional: berfokus pada pelanggaran terhadap hukum, lalu berlanjut ke pemberian hukuman.
- Keadilan restoratif: berfokus pada kerugian yang ditimbulkan, lalu berupaya melakukan pemulihan sebaik mungkin.
Tujuannya bukan menghapus tanggung jawab, melainkan mengembalikan keadaan sedekat mungkin seperti semula: korban mendapatkan pemulihan, pelaku menyadari dampak perbuatannya dan bertanggung jawab secara nyata, serta keseimbangan hubungan dalam masyarakat dapat terbentuk kembali.
3. Prinsip‑Prinsip Sebagai Pedoman Berpikir.
Penerapan keadilan restoratif didasarkan pada seperangkat prinsip yang menjadi alasan mendasar mengapa pendekatan ini diperlukan :
- Menggeser arah tujuan: dari sekadar membalas menjadi berupaya memulihkan.
- Melibatkan korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat secara langsung.
- Menuntut tanggung jawab yang nyata dan aktif dari pelaku, bukan sekadar menerima hukuman secara pasif.
- Segala bentuk kesepakatan dibangun atas kehendak sukarela, bebas dari tekanan maupun paksaan.
- Pemidanaan ditempatkan sebagai jalan terakhir, bukan langkah pertama.
- Lebih berpeluang mencegah terulangnya kejahatan karena pelaku memahami dampak nyata tindakannya.
- Selaras dengan nilai‑nilai kebersamaan yang hidup dalam budaya bangsa.
4. Pengaturan Secara Normatif.
Perkembangan pengaturan keadilan restoratif di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak lahir melalui satu peraturan saja, melainkan berkembang secara bertahap pada setiap subsistem peradilan pidana.
Karena itu, pemahaman terhadap dasar hukumnya perlu dibedakan antara landasan filosofis yang memberikan arah pembaruan hukum pidana dan landasan operasional yang mengatur mekanisme penerapannya.
A. Landasan Filosofis dan Kebijakan Hukum.
Menjawab pertanyaan : Mengapa negara mengadopsi keadilan restoratif ?.
- Undang‑undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang meletakkan cita‑cita keadilan berkeadaban dan kesejahteraan bersama.
- Undang‑undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang‑undang Hukum Pidana, menetapkan arah pembaruan hukum pidana dengan menempatkan pemulihan sebagai salah satu tujuan pemidanaan.
Bagian ini berbicara tentang arah, semangat, dan kebijakan dasar hukum.
B. Landasan Operasional.
Menjawab pertanyaan : Bagaimana keadilan restoratif dilaksanakan?.
Di sini diatur ketentuan teknis, syarat, tata cara, dan batasan penerapan :
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.
5. Batasan Penerapan.
Keadilan restoratif merupakan salah satu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang diterapkan terhadap perkara tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Memahami batasan merupakan bagian penting dari cara berpikir hukum yang benar. Pendekatan ini tidak berlaku bagi segala jenis perkara.
Dapat diterapkan apabila :
- Ancaman pidana paling tinggi paling lama lima tahun penjara.
- Pelaku baru pertama kali melakukan tindakan serupa dan belum mengulanginya dalam kurun tiga tahun terakhir.
- Kerugian yang timbul bersifat ringan.
- Kesepakatan tercapai secara sukarela tanpa tekanan maupun paksaan.
- Bukan termasuk jenis kejahatan yang dikecualikan undang‑undang.
Mutlak tidak boleh diterapkan :
- Kejahatan terhadap keamanan negara dan tindakan terorisme.
- Tindak pidana korupsi.
- Pembunuhan maupun tindakan yang mengancam nyawa.
- Kejahatan seksual yang berat.
- Kejahatan narkotika, kecuali terhadap pengguna semata sesuai ketentuan.
- Kejahatan yang dilakukan secara terorganisir.
- Tindakan yang memiliki ancaman pidana paling rendah khusus.
- Salah satu pihak menolak penyelesaian damai atau berada dalam hubungan yang memungkinkan tekanan terjadi.
Penting pula dipahami: penyelesaian damai bukan berarti sarana membeli kebebasan, melainkan bentuk tanggung jawab nyata yang wajar dan bertujuan pemulihan.
6. Pelaksanaan dan Dampak.
Penerapan berjalan berurutan dan selaras mulai dari tahap awal hingga akhir :
- Kepolisian : mulai mengupayakan pendekatan ini sejak tahap penyidikan, dapat menghentikan proses jika syarat terpenuhi dan kesepakatan sah.
- Kejaksaan : memverifikasi keabsahan isi dan pelaksanaan kesepakatan, dapat menghentikan penuntutan apabila telah sesuai ketentuan.
- Pengadilan : memeriksa, menilai, dan mengadili perkara dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku, apabila syaratnya terpenuhi, hasil pemulihan dapat menjadi bagian dari pertimbangan putusan.
Dalam praktiknya, pendekatan ini berkontribusi mengurangi tumpukan perkara, meringankan beban lembaga pemasyarakatan, menjamin hak korban lebih terpenuhi, serta mengubah sikap pelaku dari pasif menjadi sadar dan mau bertanggung-jawab.
"Penutup".
Keadilan restoratif tidak menggantikan sistem hukum yang berlaku, melainkan melengkapinya agar lebih berkeadaban dan selaras dengan nilai‑nilai yang hidup dalam masyarakat.
Pada akhirnya, pertanyaan mengenai layak atau tidaknya keadilan restoratif diterapkan pada suatu perkara mungkin tidak selalu memiliki jawaban yang sederhana.
Namun, satu hal patut menjadi pegangan : semakin besar kepentingan publik yang dipertaruhkan, semakin besar pula tanggung-jawab untuk memastikan bahwa setiap penyelesaian perkara tetap menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.
Sebagai inti pemikiran hukum :
Literasi hukum bukan bertujuan memberitahu masyarakat apa yang harus dipikirkan, melainkan membantu masyarakat memahami bagaimana cara berpikir ketika berhadapan dengan persoalan hukum.
Keberhasilan penerapan keadilan restoratif tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan para pihak, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap hukum, perlindungan terhadap kepentingan korban, serta pertimbangan kepentingan umum.
Memahami konsep, prinsip, aturan, dan batasan ini melatih masyarakat berpikir secara teratur, teliti, serta sadar akan hak dan kewajiban masing‑masing pihak.
(Red)
0 komentar:
Posting Komentar