Oleh: Adi Suparto
Lini Indonesia, Surabaya - Literasi hukum bukan bertujuan memberitahu masyarakat apa yang harus dipikirkan, melainkan membantu masyarakat memahami bagaimana cara berpikir ketika berhadapan dengan persoalan hukum.
"Ketika Keadilan Tidak Selalu Berarti Membalas".
Tidak setiap perkara pidana harus berakhir dengan hukuman berat. Tidak pula setiap penyelesaian hukum harus selalu ditutup dengan penjara.
Dalam banyak perkara, terutama yang menyangkut kerugian ringan dan hubungan sosial yang masih dapat dipulihkan, hukum memberi ruang bagi jalan lain: memperbaiki keadaan, memulihkan korban, dan membuat pelaku bertanggung-jawab secara nyata.
"Di situlah gagasan keadilan restoratif menemukan tempatnya".
Pendekatan ini tidak hadir untuk menggantikan hukum pidana. Ia juga bukan jalan pintas untuk menghindari tanggung jawab.
Keadilan Restoratif justru mengajak kita melihat perkara pidana secara lebih utuh, siapa yang dirugikan, apa yang rusak, bagaimana kerugian itu dipulihkan, dan sejauh mana pelaku benar-benar memahami akibat perbuatannya.
Tulisan ini disusun sebagai bahan literasi hukum. Tujuannya bukan sekadar menjelaskan aturan, melainkan membantu pembaca memahami cara berpikir di balik aturan itu: dari asal-usul gagasannya, dasar hukumnya, syarat penerapannya, hingga batas-batas yang tidak boleh dilampaui.
"Mengapa Gagasan Ini Muncul?.
Selama ini, banyak orang memandang keadilan pidana terutama sebagai penghukuman. Jika terjadi kejahatan, jawabannya seolah hanya satu: pelaku harus dihukum seberat-beratnya.
Cara berpikir seperti itu tidak sepenuhnya keliru. Hukum memang harus memberi akibat terhadap pelanggaran. Namun, ketika sistem pidana hanya berpusat pada pembalasan, ada hal penting yang sering tertinggal.
Korban belum tentu pulih. Kerugian belum tentu terganti. Hubungan sosial yang rusak belum tentu membaik. Pelaku pun sering hanya menjalani hukuman tanpa benar-benar memahami dampak perbuatannya.
Akibatnya, perkara menumpuk di pengadilan. Penjara penuh sesak. Kejahatan berulang tetap terjadi. Sementara rasa keadilan korban dan masyarakat belum selalu terjawab.
"Dari kegelisahan itulah keadilan restoratif berkembang".
Gagasan ini sebenarnya tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Nilai musyawarah, pemulihan keseimbangan, penyelesaian secara kekeluargaan, serta semangat menjaga harmoni sosial telah lama hidup dalam Pancasila dan tradisi hukum adat.
Karena itu, keadilan restoratif bukan konsep yang sepenuhnya datang dari luar. Ia menemukan akar sosialnya dalam cara masyarakat kita menyelesaikan persoalan: tidak semata-mata mencari siapa yang harus dibalas, tetapi bagaimana kerusakan dapat diperbaiki.
"Cara Baru Memandang Kejahatan".
Perubahan paling mendasar dalam keadilan restoratif terletak pada cara memandang kejahatan.
Dalam cara pandang lama, kejahatan terutama dilihat sebagai pelanggaran terhadap undang-undang. Negara hadir, menuntut, lalu menjatuhkan hukuman.
Dalam pendekatan restoratif, kejahatan tidak berhenti dipahami sebagai pelanggaran pasal. Ia juga dilihat sebagai tindakan yang melukai manusia, merugikan korban, dan merusak hubungan sosial.
Karena itu, pertanyaannya tidak hanya: pasal apa yang dilanggar dan berapa hukumannya?.
Pertanyaannya menjadi lebih luas: siapa yang dirugikan, apa bentuk kerugiannya, bagaimana pemulihannya, dan bagaimana pelaku bertanggung jawab?.
Di sinilah letak perbedaannya. Keadilan restoratif tidak menghapus tanggung-jawab pelaku. Sebaliknya, ia menuntut tanggung-jawab yang lebih konkret.
Pelaku tidak cukup hanya meminta maaf. Ia harus mengakui perbuatan, memahami akibatnya, dan bersedia memperbaiki kerugian sejauh mungkin.
Korban pun tidak ditempatkan sebagai penonton dalam proses hukum, tetapi diberi ruang untuk didengar dan dipulihkan.
Masyarakat juga dapat terlibat, terutama ketika perkara tersebut berdampak pada hubungan sosial di lingkungan tertentu.
Dengan cara ini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai balasan, tetapi juga sebagai pemulihan.
'Bukan Perdamaian Biasa".
Salah satu kekeliruan yang sering muncul adalah menganggap keadilan restoratif sama dengan perdamaian biasa. Padahal tidak demikian.
Damai dalam keadilan restoratif bukan sekadar berjabat tangan. Bukan pula transaksi agar perkara berhenti. Lebih jauh dari itu, perdamaian harus lahir dari kesadaran, kesukarelaan, dan tanggung jawab nyata.
Korban tidak boleh ditekan. Pelaku tidak boleh membeli kebebasan. Aparat penegak hukum tidak boleh menjadikan kesepakatan sebagai formalitas.
Kesepakatan hanya bernilai jika benar-benar bertujuan memulihkan keadaan, melindungi korban, dan tetap menghormati hukum.
Karena itu, keadilan restoratif selalu berdiri di atas beberapa prinsip penting : pemulihan lebih diutamakan daripada pembalasan. Korban, pelaku, dan masyarakat diberi ruang terlibat, tanggung jawab pelaku harus nyata, persetujuan harus sukarela dan pemidanaan ditempatkan sebagai jalan terakhir.
Prinsip-prinsip tersebut membuat pendekatan ini berbeda dari sekadar “damai di luar pengadilan”.
"Bagaimana Hukum Indonesia Mengaturnya?.
Keadilan restoratif tidak muncul sekaligus dalam satu aturan tunggal. Ia tumbuh bertahap mengikuti kebutuhan di berbagai tahap penegakan hukum.
Karena itu, untuk memahaminya dengan tepat, landasan hukumnya perlu dibaca dalam dua lapis.
Lapis pertama adalah landasan filosofis dan kebijakan. Bagian ini menjawab pertanyaan: mengapa negara perlu memberi ruang bagi pemulihan?
Di tingkat paling dasar, Undang-undang Dasar 1945 menempatkan keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sebagai cita-cita bernegara.
Dari sana, hukum pidana tidak seharusnya hanya bekerja sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana menjaga martabat manusia dan ketertiban sosial.
Arah itu kemudian semakin tampak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
KUHP baru menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan membalas kesalahan, tetapi juga mencegah tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman serta damai dalam masyarakat.
Lapis kedua adalah landasan operasional. Bagian ini menjawab pertanyaan: bagaimana pendekatan tersebut dilaksanakan dalam praktik?
"Di sinilah berbagai aturan teknis berperan".
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi tonggak penting karena memperkenalkan mekanisme diversi. Melalui diversi, perkara anak tertentu dapat dialihkan dari proses peradilan pidana ke penyelesaian yang lebih menekankan pemulihan.
Pada tingkat kepolisian, terdapat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Aturan ini memberi pedoman bagi penyidik ketika menangani perkara yang memenuhi syarat untuk diselesaikan secara restoratif.
Di Kejaksaan, terdapat Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Melalui aturan ini, Jaksa dapat menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu apabila syarat hukum terpenuhi dan pemulihan benar-benar dilakukan.
Sementara di pengadilan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan ini memberi arah bagi hakim dalam mempertimbangkan prinsip pemulihan saat memeriksa dan memutus perkara pidana.
Dengan demikian, keadilan restoratif tidak berdiri di ruang kosong. Ia memiliki dasar kebijakan sekaligus pedoman pelaksanaan dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.
"Di Mana Batas-Batasnya?.
Justru karena tampak manusiawi, keadilan restoratif harus dipahami dengan batas yang jelas.
Pendekatan ini tidak berlaku untuk semua perkara. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan dengan cara damai. Tidak semua kesepakatan dapat dijadikan alasan menghentikan proses hukum.
Secara umum, keadilan restoratif dapat dipertimbangkan untuk perkara dengan ancaman pidana tertentu, kerugian ringan, pelaku bukan pengulangan tindak pidana, serta adanya kesepakatan sukarela antara korban dan pelaku.
Namun, terdapat jenis perkara yang tidak layak diselesaikan dengan pendekatan ini.
Perkara yang menyangkut keamanan negara, terorisme, korupsi, kejahatan yang mengancam nyawa, kejahatan seksual berat, kejahatan terorganisasi, serta tindak pidana narkotika tertentu tidak dapat begitu saja diselesaikan melalui mekanisme restoratif.
Pengecualian hanya dimungkinkan dalam batas yang diatur hukum, misalnya terhadap pengguna narkotika dalam konteks tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
Pendekatan ini juga tidak dapat dipakai apabila ancaman pidana memiliki batas minimum khusus, atau ketika salah satu pihak menolak berdamai.
Batas-batas ini penting agar keadilan restoratif tidak disalahgunakan. Sebab, tanpa batas yang tegas, pendekatan pemulihan dapat berubah menjadi alat tawar-menawar hukum.
"Dari Polisi hingga Pengadilan".
Dalam praktik, keadilan restoratif dapat muncul sejak awal proses penegakan hukum.
Pada tahap penyidikan, kepolisian dapat menilai apakah suatu perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan secara restoratif.
"Jika syarat terpenuhi, para pihak bersedia secara sukarela, dan pemulihan dilakukan secara nyata, proses perkara dapat dihentikan sesuai ketentuan".
Pada tahap penuntutan, kejaksaan memeriksa kembali kesesuaian syarat, kesungguhan perdamaian, dan pelaksanaan kesepakatan.
"Jika semua terpenuhi, penuntutan dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif".
Di pengadilan, hakim tetap memegang peran penting. Hakim tidak sekadar mencatat adanya perdamaian, tetapi menilai apakah proses itu benar-benar adil, sukarela, melindungi korban, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
Dengan kata lain, keadilan restoratif bukan proses serampangan. Ia tetap berada dalam kendali hukum.
"Manfaat dan Resiko".
Jika diterapkan dengan benar, keadilan restoratif dapat membawa banyak manfaat.
Korban memperoleh ruang untuk didengar dan dipulihkan. Pelaku didorong bertanggung jawab secara langsung. Beban perkara di pengadilan dapat berkurang. Penjara tidak semakin penuh oleh perkara yang sebenarnya dapat dipulihkan.
Masyarakat pun memperoleh pelajaran bahwa penyelesaian hukum tidak selalu harus berakhir dengan penghukuman.
Namun, manfaat itu hanya muncul jika prosesnya dijalankan secara jujur dan hati-hati.
Resiko terbesar pendekatan ini adalah penyalahgunaan. Perdamaian dapat berubah menjadi tekanan terhadap korban. Ganti rugi dapat berubah menjadi pembelian kebebasan. Aparat dapat tergoda menjadikannya jalan pintas administratif.
Karena itu, pengawasan, integritas aparat, dan pemahaman masyarakat menjadi sangat penting.
Keadilan restoratif hanya bermakna jika melindungi yang lemah, bukan memberi jalan keluar bagi yang kuat.
"Memulihkan Tanpa Mengabaikan Hukum".
Pada akhirnya, keadilan restoratif bukanlah lawan dari hukum pidana. Ia adalah cara untuk membuat hukum pidana bekerja lebih manusiawi tanpa kehilangan ketegasannya.
Pendekatan ini mengingatkan bahwa hukum tidak boleh hanya sibuk menghitung kesalahan, tetapi juga harus peduli pada kerusakan yang ditimbulkan oleh kesalahan itu.
Namun, pemulihan tidak boleh mengorbankan kepastian hukum. Kesepakatan tidak boleh mengabaikan korban. Perdamaian tidak boleh menyingkirkan kepentingan umum.
Karena itu, keberhasilan keadilan restoratif tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan para pihak. Ia juga ditentukan oleh kepatuhan terhadap hukum, perlindungan terhadap korban, dan pertimbangan kepentingan umum secara seimbang.
"Di sinilah literasi hukum menjadi penting".
Masyarakat perlu memahami bahwa hukum bukan sekadar kumpulan pasal. Hukum juga mengajarkan cara berpikir: membedakan perkara ringan dan berat, membedakan perdamaian dan impunitas, membedakan pemulihan dan pembelian kebebasan.
Memahami konsep, prinsip, landasan, dan batasan keadilan restoratif membuat kita lebih teliti ketika berhadapan dengan persoalan hukum.
Sebab, keadilan yang baik bukan hanya keadilan yang menghukum. Keadilan yang baik adalah keadilan yang mampu memulihkan, melindungi, dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
(Red)
0 komentar:
Posting Komentar