Lini Indonesia, Bangil Pasuruan - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMAN (Sekolah Menengah Atas Negeri) 1 Taruna Madhani Bangil Pasuruan telah menjadi pembicaraan (Omongan) masyarakat khususnya di daerah Bangil.
Pembicaraan itu terkait adanya sistem administrasi uang seragam dan serta bantuan untuk siswa yang diterima di sekolah tersebut. Hal ini menurut sejumlah orang Tua/Wali murid dari peserta didik SMAN 1 Taruna Madina Bangil Pasuruan boleh di bilang sangat fantastis.
Bagi peserta didik yang diterima, dibebani biaya administrasi pembayaran pendaftaran yang di duga nilainya cukup fantastis yakni sebesar Rp 17 juta.
Disamping itu pula, pembelian seragam dan serta bantuan untuk Lembaga Sekolah di duga sebesar Rp 5 juta lebih.
Dengan adanya dugaan pungutan yang berkedok sumbangan serta penjualan seragam sekolah maka berimbas kepada banyaknya para orang tua peserta didik yang mengeluh.
Namun, bagi para orang tua tetap berusaha dan mengupayakan semaksimal mungkin biaya tersebut walaupun biayanya sangat besar agar anaknya bisa masuk ke sekolah tersebut sesuai dengan harapan yang diinginkan nya.
Dalam perihal kejadian di SMAN 1 Taruna Madhani Bangil Pasuruan ini Gubernur Jawa timur Khofifah Indar Parawansa seharusnya segera turun tangan untuk melakukan audit dari informasi yang ramai di masyarakat ini.
Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berantass yang di wakili oleh Wiyono koordinator lapangan Provinsi Jawa timur menyampaikan rasa kecewanya terhadap Lembaga Sekolah SMAN 1 Taruna Madhani Bangil Pasuruan.
Sekolah tersebut dengan se-enaknya menarik uang adminitrasi baik dari penjualan seragam maupun sumbangan dan serta uang pendaftaran yang di luar jangkauan ekonomi warga sekitar di Lembaga Sekolah.
Akibatnya banyak para orang tua peserta didik merasa bingung dan tertekan akan adanya biaya yang dirasa cukup besar dan berat tersebut, lanjutnya.
Kalau hal ini dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi di lembaga-lembaga sekolah yang lainnya yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, ujarnya.
Maka dari itu kami akan segera mengumpulkan data-data, baik data penggunaan anggaran dana BOS maupun data-data lainnya untuk diteruskan sebagai bentuk pengaduan ke aparat penegak hukum Provinsi Jawa Timur.
(Heri Tim)
0 komentar:
Posting Komentar