Lindo, Surabaya - Pembangunan kota Surabaya dibiayai dari uang pajak dan restribusi dari masyarakat melalui pajak pajak daerah, dikumpulkan kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat.
Jadi usulan njenengan, saya sampaikan sesuai regulasi kemudian Pemkot yang mengeksekusi. Tidak benar kalau ada dewan ngaku-ngaku pelaksanaan pembangunan atau sarana prasara dari duit pribadinya,” ucap Dyah Katarina saat Reses Jaring Aspirasi kepada warga Ngagel Baru Kelurahan Ngagel, Wonokromo Surabaya, Kamis 11 Mei 2023,pukul 19.00 WIB.
Selain pemaparan tugas dan fungsinya selaku anggota DPRD, Dyah yang adalah wanita hebat yang memprakarsai pos PAUD di Surabaya,selain itu juga menjadi Ketua Paguyuban PKK selama 13 tahun ini juga mengajak masyarakat berani menyampaikan permasalahan di kampungnya, sampaikan saja jangan pernah takut untuk menyuarakan aspirasi.
Pendidikan sebelum melangsungkan pernikahan atau pranikah penting dilakukan tidak hanya pasangan calon pengantin, melainkan juga para remaja.
Selain untuk mencegah dan mengurangi berbagai masalah sosial dan hak asasi manusia yang berhubungan dengan perkawinan dan keluarga, program tersebut juga sebagai upaya mencegah pernikahan usia anak dan perceraian.
“Pendidikan pranikah akan membekali pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan bagi pasangan calon pengantin atau remaja usia pranikah, sehingga memiliki kesiapan dan kematangan yang memadai. Terutama kesiapan, fisik, biologis, dan menjadi orang tua,”.
Akan tetapi jika Edukasi Prak nikah yang biasanya dilakukan melalui zoom metting terlalu panjang, dirasa kurang efisein untuk warga bakal calon pengantin, maksud dan tujuan benar tapi cara nya harus di evaluasi kembali,kata dyah Katarina di sela reses bersama warga Ngagel Baru.
Lanjut, sangat disayangkan peraturan Pemkot jika harus menikah,terlalu bertele tele dan harus menunggu pengantin lain nya juga,pembekalan harus di sederhanakan dan proses menikah bisa cepat.
Saat disinggung masalah kriteria MBR Politisi PDI Perjuangan, mengatakan saya tidak tau persis bagaiman kriteria nya kurang lebih ada 15 kategori, lebih detailnya bisa ditanyakan Dinas Sosial hal tersebut tidak semua disampaikan ke Dewan, contohnya saja yang punya sepeda motor senilai 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dianggap sudah mampu itu kan tidak bisa menjadi patokan kalau rumahnya masih reot bagaiamana.
Warga saya krusial adalah masalah “Zonasi SMP Negeri” karena jarak dari Smp negeri lebih dari 1km padahal persyaratan untuk masuk negeri kurang dari 1km,mohon untuk dikawal terkait program program musrenbang dan musbangkel agar cepet terealisasi, Ketua RW 02 Purwanto.
(Nina'Lini)
0 komentar:
Posting Komentar